Jokowi: Kerja TNI-Polri Bersifat Komando, Tak Asal Panggil Penceramah
Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengingatkan TNI-Polri untuk tidak terlibat dalam urusan demokrasi. Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat Pimpinan (rapim) TNI-Polri hari ini di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta.
Semula, Jokowi menyebut pemindahan Ibu Kota Kepulauan (IKN) yang saat ini sedang diatur pemerintah dan disetujui DPR. Menurut dia, TNI-Polri harus membantu mengekang masyarakat.
“Untuk itu kita perlu kedisiplinan nasional. Ini adalah mata rantai lemah kita saat ini. Jadi saya minta kepada tim TNI-Polri untuk menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal ini, disiplin nasional, tapi di TNI sendiri, kita juga begitu. Disebut disiplin militer, disiplin polisi sangat berbeda dengan disiplin masyarakat sipil," kata Jokowi, Selasa (3 Januari 2022).
"Anda tidak dapat memiliki tentara, polisi tidak dapat terlibat dalam urusan demokrasi," lanjutnya.
1. Bekerja di TNI-Polri sedang berjalan, tidak bisa sendiri
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, aturan kerja TNI-Polri adalah komando. Tidak ada bawahan yang suka memerintah.
"Bicara tentang demokrasi, tidak ada nama di militer, tidak ada di kepolisian. Hal-hal seperti ini harus mulai diperketat lagi, untuk dilihat publik, dan kita bisa membawanya ke disiplin negara juga. Begitu juga dengan rumah tangga. ," dia berkata.
2. Jangan hanya membunyikan klakson, pastikan untuk berkoordinasi
Selain itu, Jokowi mengatakan TNI-Polri dan keluarganya tidak bebas mengundang dosen ke lingkungannya. Menurutnya, orang asing yang datang ke TNI-Polri harus berkoordinasi dengan unitnya masing-masing.
“Kita harus juggling secara makro dan mikro dan tiba-tiba mengundang penceramah radikal,” ujarnya.
Jokowi kemudian menyampaikan kepada pimpinan, menyiagakan grup WhatsApp TNI-Polri. Sebab, sempat ada pembahasan penolakan pemindahan ibu kota negara (IKN).
"Saya pernah lihat di tim WA, kalau di lingkaran sendiri hati-hati. Kalau diizinkan, kalau lanjut hati-hati," ujarnya.
Ia mengingatkan anggota TNI-Polri untuk berhati-hati dalam membicarakan ketidaksepakatan mereka atas transfer IKN.
“Misalnya bicara IKN, tidak setuju apa itu IKN, diputuskan oleh pemerintah dan disetujui DPR, kalau tidak bisa diperdebatkan di disiplin TNI-Polri, apalagi di grup WA, mudah dibaca, " dia berkata.
"Hati-hati dengan ini, mulai dari yang kecil, itu akan tumbuh dan kami akan mendisiplinkan TNI dan Polri karena disiplin militer dan polisi berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan kepemimpinan," lanjutnya.
3. Jokowi ingatkan tentara punya aturan sendiri
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan bahwa militer punya aturan sendiri. Ini karena militer tidak dapat sepenuhnya mematuhi aturan demokrasi seperti penduduk sipil.
“Saya akan mengingatkan Anda tentang ini, militer di seluruh dunia memiliki aturannya sendiri, disiplin militer, jika kita melihatnya, intinya adalah loyalitas vertikal. Saya mengerti apa gunanya itu? Loyalitas yang benar. . Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. , ” kata Jokowi.